Gubernur Kalteng Dorong Transformasi Birokrasi, Tegaskan Tak Ada Toleransi Penyalahgunaan Wewenang
Imam Introgator 
Palangka Raya, INTROGATOR.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya mendorong transformasi birokrasi sebagai agenda strategis daerah dalam pembinaan Pejabat Struktural/Manajerial di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (18/2/26).
Di hadapan jajaran Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), dan Pengawas (Eselon IV), ia menekankan bahwa transformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif kepada pemerintah pusat. Melainkan kebutuhan nyata daerah untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, bersih, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya tegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Namun, di sisi lain, negara hadir untuk melindungi ASN yang bekerja sesuai aturan dan berintegritas,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pejabat struktural bergerak dalam satu barisan mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan memperkuat budaya kerja efektif, kolaboratif, dan inovatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun ini.
Menurutnya, fokus belanja harus diarahkan pada program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Salah satu program strategis yang menjadi sorotan adalah peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera pada 20 Februari mendatang. Gubernur memastikan pemerintah akan bekerja maksimal agar manfaat program tersebut dirasakan hingga pelosok pedalaman.
Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya kemandirian daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI, serta komitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“ASN harus menjaga netralitas, menghindari konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, serta responsif terhadap isu sosial dan potensi konflik,” jelasnya.
Mengakhiri arahannya, Gubernur mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Pemprov Kalteng dengan TNI, Polri, Kejaksaan, BPKP, dan BIN dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah.
“Koordinasi yang baik jauh lebih murah daripada menyelesaikan masalah di belakang hari,” pungkas Agustiar.
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga kedisiplinan dan menjalankan tugas secara profesional sebagai abdi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap program-program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Saya berharap dalam pertemuan ini, bisa menjadi perhatian serius apalagi kita akan me-launching program Kartu Huma Betang Sejahtera tanggal 20 Februari,” katanya.
Ia pun meminta seluruh jajaran menjaga kekompakan agar program pembangunan tetap berjalan optimal dan serapan anggaran tetap terjaga dengan baik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, mengingatkan para kepala perangkat daerah untuk menyikapi efisiensi anggaran secara bijak, sekaligus memastikan implementasi program Kartu Huma Betang Sejahtera tepat sasaran.
“Kepala Perangkat Daerah harus Mlmengawal, mengawasi, memastikan program ini sampai kepada keluarga penerima manfaat yang berada di desa, kelurahan, kecamatan, dan ibu kota kabupaten/kota,” ujar Leonard.Tim
