Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah Junaidi
Palangka Raya, introgator.com – Kalimantan Tengah dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya energi melimpah. Batu bara dan berbagai potensi sumber daya alam lainnya menjadi bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah.
Namun, di tengah kekayaan tersebut, masyarakat justru masih harus berhadapan dengan pemadaman listrik bergilir.
Kondisi ini menjadi sorotan Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi. Ia mengaku keberatan dengan pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalteng dalam beberapa waktu terakhir.
Bagi Junaidi, persoalan tersebut bukan perkara sederhana. Pemadaman listrik telah bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat, termasuk pekerjaan dan kegiatan usaha yang membutuhkan pasokan listrik secara berkesinambungan.
“Kita kaya sumber-sumber energi seperti batu bara dan sumber daya alam yang lain, namun pemadaman tetap terjadi,” ujar Junaidi kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa siang (28/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sebuah ironi. Kalteng yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil energi seharusnya mendapatkan jaminan pasokan listrik yang memadai, bukan justru ikut mengalami pemadaman bergilir.
Ia pun mempertanyakan alasan masyarakat di daerah penghasil energi harus ikut menanggung dampak persoalan kelistrikan tersebut.
Junaidi menegaskan, pemadaman listrik tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Aktivitas usaha dapat terhenti, pekerjaan terganggu, dan masyarakat yang bergantung pada listrik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari harus menanggung konsekuensinya.
“Makanya kita dari DPRD sangat tidak berkenan, sangat protes kepada pihak PLN yang melakukan pemadaman di wilayah Kalteng,” tegas legislator Fraksi Demokrat DPRD Kalteng itu.
Ia meminta PLN tidak sekadar memberikan informasi mengenai jadwal pemadaman kepada masyarakat. Lebih dari itu, PLN dinilai perlu menjelaskan secara terbuka penyebab utama terjadinya gangguan pasokan listrik di Kalteng.
Menurut Junaidi, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, publik tidak hanya menerima pemberitahuan bahwa listrik akan padam, tetapi juga mendapatkan penjelasan mengenai penyebab dan langkah penyelesaian yang dilakukan.
Sebagai bagian dari unsur pimpinan DPRD Kalteng, Junaidi meminta PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri pemadaman listrik bergilir.
Ia mengingatkan, semakin lama persoalan tersebut dibiarkan, semakin besar pula potensi kerugian yang harus ditanggung masyarakat dan pelaku usaha.
“PLN harus segera menyelesaikan persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar tidak menimbulkan kerugian besar lainnya,” pungkasnya.



