Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Riska Agustin saat ditemui di ruang kerjanya.
Palangka Raya, introgator.com – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban APBD untuk tahun anggaran 2025 akan segera dibahas dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama pemerintah provinsi.
Hal ini disampaikan oleh Riska kepada awak media pada Kamis (25/6/2026) di ruang kerjanya. Ia menekankan bahwa masukan dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjadi bagian penting dari agenda pembahasan.
Hal ini mencerminkan komitmen DPRD Kalimantan Tengah untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dengan demikian, diharapkan pertanggungjawaban tahun berikutnya dapat menyajikan laporan yang lebih baik.
Riska menambahkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sebelum pembahasan anggaran dimulai.
Dia menjelaskan, bahwa pemimpin DPRD Kalimantan Tengah, bersama dengan tim Banggar, akan membahas pertanggungjawaban ini secara lugas dan terperinci agar masukan-masukan yang telah disampaikan tidak terulang dalam pertanggungjawaban APBD berikutnya.
“Harapan besar pada saat pembahasan di Banggar, pembahasan antara unsur pimpinan dan juga Pemprov ini agar lebih lugas dibahas secara lebih terperinci supaya catatan-catatan ini tidak terulang lagi,” ungkapnya.
Dengan demikian, APBD yang berjalan dapat lebih selaras dengan harapan masyarakat, dan program-program pembangunan yang digulirkan dapat dirasakan manfaatnya oleh publik. (Red)



