Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah Sirajul Rahman
Palangka Raya, introgator.com – Masalah infrastruktur, terutama kondisi jalan di Kalimantan Tengah, menjadi sorotan utama dalam setiap agenda reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Aspirasi masyarakat sering kali didominasi oleh keluhan mengenai jalan dan jembatan yang rusak.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah Sirajul Rahman, menyampaikan nahwa banyak warga belum memahami perbedaan kewenangan antara jalan nasional dan jalan provinsi.
Hal ini menyebabkan keluhan masyarakat sering kali tidak tepat sasaran.
Sirajul Rahman menekankan bahwa keluhan yang seharusnya ditujukan kepada pihak pengelola jalan nasional malah sering disampaikan kepada pemerintah provinsi.
“Keluhan masyarakat itu lebih condong ke provinsi harusnya ke nasional,” kata Sirajul Rahman pada Rabu (19/11/2025).
Kesalahpahaman ini menghambat efektivitas penyampaian aspirasi dan penanganan masalah di lapangan. Ketika keluhan ditujukan ke instansi yang salah, respons dan perbaikan yang diharapkan masyarakat bisa tertunda
Meskipun terjadi kesalahan sasaran, Sirajul Rahman menyatakan apresiasinya yang tinggi terhadap perhatian masyarakat terhadap kondisi jalan.
Ia mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur, namun juga mendorong pemerintah provinsi untuk lebih aktif dalam menangani masalah ini. Dengan meningkatkan koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas PUPR dan Dinas Perkim, diharapkan perhatian terhadap jalan provinsi yang rusak bisa lebih meningkat.
Dia mengakui adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat yang memiliki dampak signifikan terhadap daerah. Pemotongan anggaran tersebut memengaruhi transfer dana ke daerah dan secara otomatis menghambat laju pembangunan infrastruktur.
“Sekarang itu lagi efisiensi. Banyak sekali anggaran kita yang dipangkas, sehingga transfer ke daerah dan pembangunan ikut terkendala,” jelasnya.
Meskipun menghadapi kendala anggaran saat ini, Sirajul Rahman tetap menyimpan optimisme. Ia meyakini bahwa situasi keuangan nasional akan membaik dalam beberapa tahun ke depan.
Normalisasi anggaran diharapkan dapat memberikan sumber daya yang cukup untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, termasuk proyek penting yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, masalah infrastruktur di Kalimantan Tengah bisa teratasi. (Red)
About the Author
